Titik Takut Primer dan Skunder dalam Hukum Perdata Internasional

       
     Dalam Hukum Perdata Internasional, titik takut primer dan titik takut sekunder merujuk pada kriteria atau faktor yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu kasus tertentu, terutama yang melibatkan elemen asing. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya:

Titik Takut Primer

    Titik takut primer biasanya berhubungan dengan hukum negara yang memiliki hubungan yang paling erat dengan kasus tersebut. Ini bisa berupa:

  • Domisili para pihak: Negara tempat tinggal tetap salah satu pihak.
  • Tempat peristiwa: Lokasi di mana peristiwa hukum terjadi, misalnya, tempat terjadinya perjanjian atau kecelakaan.
  • Hukum yang dipilih: Jika para pihak dalam suatu kontrak secara eksplisit memilih hukum tertentu yang akan berlaku.

Titik Takut Sekunder

    Titik takut sekunder adalah faktor tambahan yang dipertimbangkan ketika titik takut primer tidak cukup jelas atau tidak dapat diterapkan. Ini mencakup:

  • Kepentingan publik: Pertimbangan hukum yang bersifat umum dan kepentingan masyarakat.
  • Peraturan yang berlaku di negara lain: Hukum negara lain yang mungkin relevan untuk kasus tersebut.
  • Pertimbangan keadilan: Aspek-aspek yang berfokus pada keadilan dalam penye
    lesaian sengketa.

    Kedua titik takut ini membantu pengacara dan hakim dalam menentukan hukum yang harus diterapkan pada sengketa internasional, sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Status Personal dalam Hukum Perdata Internasional

Gambar
     Status Personal dalam Hukum Perdata Internasional merujuk pada status hukum seseorang dalam kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di berbagai negara, serta bagaimana status tersebut diakui atau diatur dalam konteks hukum internasional, terutama hukum yang berkaitan dengan hubungan pribadi dan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, kewarganegaraan, dan kewajiban keluarga lainnya.      Dalam hukum perdata internasional, status personal menjadi isu yang kompleks karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda dan kriteria yang beragam dalam hal pengakuan status seseorang, terutama dalam kaitannya dengan individu yang terlibat dalam hubungan hukum lintas batas negara. Berikut adalah beberapa poin penting terkait status personal dalam hukum perdata internasional:      1. Kewarganegaraan dan Status Kewarganegaraan      Kewarganegaraan adalah status yang sangat penting dalam hukum perdata internasional kare...
Baca selengkapnya

Sejarah Perkembangan Hukum Perdata International

Gambar
  Era Kuno dan Abad Pertengahan :         Pada awalnya, hubungan antar negara lebih bersifat lokal dan tidak terorganisir. Namun, seiring dengan berkembangnya perdagangan, hukum adat mulai mengatur interaksi antara pedagang dari berbagai wilayah.    Hukum Romawi dan Canon Law :         Hukum Romawi memberikan dasar bagi banyak sistem hukum modern, termasuk prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kontrak dan kewajiban. Canon law juga berkontribusi dalam mengatur beberapa aspek hubungan internasional.    Abad ke-19: Konvensi dan Kode:         Dengan munculnya negara-nagara modern, banyak negara mulai merumuskan kode hukum perdata, seperti Code Napoléon di Prancis (1804), yang mempengaruhi banyak negara lain. Konvensi internasional juga mulai diadopsi untuk mengatur masalah seperti pengakuan putusan asing.    Hague Conference (1893) :      Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk m...
Baca selengkapnya